Muniroh Divonis 1,6 Tahun Penjara Karena Korupsi Perdin DPRD Lamongan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNw4v9cawBymaEaBJTf2-2rEi6WtAgaVW3LXkPw8HBb79uBh24wzD0TroJMVVVEjObx8eiz6u-Wxpdrsitjq3nRH-UH-Vh4TyylkWKJC4qVmnMpyDALhvtf6Fedqc7_sK2m-AqnOpRmgO2/s1600/Terdakwa+Muniroh+sedang+Hamil+Tua.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNw4v9cawBymaEaBJTf2-2rEi6WtAgaVW3LXkPw8HBb79uBh24wzD0TroJMVVVEjObx8eiz6u-Wxpdrsitjq3nRH-UH-Vh4TyylkWKJC4qVmnMpyDALhvtf6Fedqc7_sK2m-AqnOpRmgO2/s400/Terdakwa+Muniroh+sedang+Hamil+Tua.jpg" width="400" /></a></div> <b>SURABAYA</b> – Muniroh (38), warga Desa Tinggar, Perak, Jombang, yang melahirkan di rumah tahanan negara (Rutan) Kelas I Medaeng, Sidoarjo, beberapa jam setelah dijebloskan Hakim Tipikor ke penjara pada 9 Januari lalu uasi mengikuti sidang dakwaan.<br /> <br />Saat itu, Jumat, 9 Januari 2016, sekitar pukul 21.00 wib, atau beberapa jam setelah Wanita berkerudung yang sedang hamil tua itu, resmi menjadi penghuni Rutan, langsung dilarikan ke rumah sakit (RS) Bhayangkara di Jalan A. Yani Surabaya untuk menjalani operasi Casear. Dengan beban mental dan berstatus tahanan Korupsi, seorang bayi laki-laki yang mengikuti jejak ibunya dalam status tahanan, yang tidak mendapatkan “perikemanusiaan” seperti butir ke Dua Panca Sila sebagai Dasar Negara RI, berhasil diselematkan oleh dokter dengan biaya ditanggung terdakwa sendiri.<br /><br />Namun wanita berusia 38 tahun itu, diperkirakan akan bertemu dengan anak yang dilahirkannya di dalam “penjara” sekitar 1,6 tahun yang akan datang, setelah dirinya selesai menjalani hukuman pidana penjara di Lemabaga Permasyarakatan (LP). Terdakwa Muniroh, terseret dalam kasus tindak pidana Korupi perjalan dinas (Perdin) anggota Dewan (DPRD) Kabupaten Laongan pada tahun 2012 lalu, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 1.004.400.000 dari total anggaran sebesar Rp 4,246.920.000, untuk perjalan dinas untuk sekitar 100 orang yang terdiri dari, anggota DPRD dan Pejabat Pemkab Lamongan.<br /><br />Keterlibatan Muniroh dalam kasus Korupsi ini, sebagai Biro Perjalanan yang mengatur jadwal keberangkatan hingga penginapan para anggota Dewan yang terhormat itu. Dia (Muniroh) dituduh membeli tiket pesawat palsu dengan harga yang jauh lebih mahal dari penerbangan lain. Tidak hanya itu, Muniroh juga dituduh telah membuat notulen yang tidak sesuai dengan fakta terutama dalam hal penginapan. Dalam notulen penginapan di Hotel, tercantum bahwa satu kamar diisi 4 orang anggota Dewan. Kenyataannya, satu kamar ada yang dua bahkan ada yang satu orang.<br /><br />Stelah kasus ini dilaporkan ke penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari Lamongan), Muniroh bersama beberapa orang mantan anggota Dewan maupun yang masih aktif hingga sekarang, kemudian diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Lamongan untuk dialdili. Muniroh bersama terdakwa lainnya, dijerat dengan pasal pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 8 jo pasal 18 UU Tindak Pindana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah menjalani proses persidangan yang cukup lama sejak 8 Januari 2016 lalu, kemudian Muniroh pun dituntut pidana penjara selama 2 tahun.<br /><br />Pada Jumat, 22 April 2016, Muniroh “berhadapan dengan palu” Majelis Hakim Tipikor, yang diketuai Hakim H.R.Unggul. Sebab, malam itu, sekitar pukul 19.30 Wib, Majelis Hakim membacakan surat putusan terhadap dirinya. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa Muniroh terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 8 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />“Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan Enam bulan, denda sebesar Rp 50 juta. Apa bila tidak dibayar maka diganti kurungan selama Satu bulan,” ucap Hakim Unggul.<br /><br />Menanggapi putusan Majelis Hakim Tipikor tersebut, terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya maupun JPU dari Kejari Lamongan masih pikir-pikir. Sebelum persidangan, Muniroh bercerita secara singkat dari balik jejuri tahanan Pengadilan Tipikor kepada media ini. Dia mengeluhkan betapa sulitnya mencari keadilan bila tidak punya uang.<br /><br />“Sulit mencari keadilan kalau tidak punya uang, Mas. saya hanya melaksanakan apa yang sudah ditentukan,” katanya. “Setelah saya ditahan siang (8/1/2016), malamnya saya melahirkan, operasi. Biaya saya tanggung sendiri. Sepeserpun tidak dibantu. Saat itu saya bilang tidak mampu dan status tanan. Jadi saya bayar Rp 13 juta,” tambah Muniroh.  (Redaksi)<br /> <br /></div>

News Polhukam Muniroh Divonis 1,6 Tahun Penjara Karena Korupsi Perdin DPRD Lamongan

SURABAYA – Muniroh (38), warga Desa Tinggar, Perak, Jombang, yang melahirkan di rumah tahanan negara (Rutan) Kelas I Medaeng, Sidoarjo...

Baca selengkapnya »

Korupsi Pariwisata Kota Batu, Terdakwa Dituntut 11 Tahun

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTU0nSAuWfglyo9TPDBG4VvwsfgS6jB9Fn5i0FLSKizkju6fq6eXS8zV1w7to0z4V8ZjWq_nl3w-GVqKa2PvC31lwAV4SJPt8ADFnZSyIybVDKGdF4drpptEfg9-1DCY_7kBIEhdc36-pP/s1600/17.+Terdakwa+saat+konsultasi+dengan+PH-nya.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTU0nSAuWfglyo9TPDBG4VvwsfgS6jB9Fn5i0FLSKizkju6fq6eXS8zV1w7to0z4V8ZjWq_nl3w-GVqKa2PvC31lwAV4SJPt8ADFnZSyIybVDKGdF4drpptEfg9-1DCY_7kBIEhdc36-pP/s400/17.+Terdakwa+saat+konsultasi+dengan+PH-nya.jpg" width="400" /></a></div> <b>SURABAYA</b> – Tiga terdakwa kasus Korupsi promosi pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Balikpapan Kalimantan tahun tahun anggaran (TA) 2014 lalu, akan menghabiskan waktunya lebih lama menghuni di kamar “hotel” prodeo alias pejara.<br /><br />Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu, meminta kepada Majelis Hakim melalui surat tuntutannya agar dijatuhui hukuman pidana penjara masing-masing 11 tahun penjara, karena telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,7 milliar lebih dari total anggaran sebesar Rp 3,7 M, pada Jumat, 15 April 206. Ketiga terdakwa dimaksud yaitu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu, Samsul Bahri, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Uddy Syaifudin dan Pelaksana (EO), Santonio.<br /><br />Kerugian negara sebesar sebesar Rp 1,7 milliar itu, dari hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Prov. Jatim, setelah penyidik Kejari Batu melakukan penyidikan terkait kegiatan promosi pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Balikpapan Kalimantan tahun 2014, yang menggunakan anggaran APBD Pemkot Batu. Menurut jaksa dalam dakwaan maupun surat tuntutan, kegiatan promosi Wisata Kota Batu ke Kota Balikpapan dengan anggaran ABPD yang dilaksanakan pada 13 Mei 2015, selain diikuti pejabat Kota Batu, juga diikuti beberapa Wartawan dan LSM seperti yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />Pada Desember 2013 lalu, Pemerintah Kota Batu telah mengesahkan APBD tahun 2014. Salah satu poin yang dianggarkan adalah, untuk penyelenggaraan pameran investasi senilai sebesar Rp 156 juta lebih, dengan output sebanyak 7 kegiatan pameran. Pada Juni 2014, Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) mengajukan permohonan proposal kegiatan. Kemudian, pada 16 Juni 2014, muncul nota kesepakatan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Batu dengan Ketua Badan Pimpinan Cabang PHRI Kota Batu dengan Nomor surat, No. 180/10/MoU/BPC-PHRI/Batu 2014.<br /><br />Pada tanggal 27 Juni 2014, Wali Kota Batu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota No. 180/236/Kep 422.012/2014 tentang penunjukan BPM untuk melakukan kerjasama dengan PHRI Cabang Kota Batu 2014. Pada Oktober 2014, Wali Kota Batu menetapkan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan promosi dan kerjasama investasi Shining Batu Investment Exibition 2014. Anggaran dari APBD yang semula Rp. 156.490.000 berubah menjadi sebesar Rp. 3.740.000.000 untuk satu output kegiatan pameran. Namun dalam pelaksanannya, penggunaan anggaran tersebut, tidak sesuai dengan peruntukannya hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,7 milliar.<br /> <br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU dalam persidangan yang digelar diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor, yang di ketuai Majelis Hakim H.R.Unggul, pada Jumat, 15 April 2016.<br /><br />Oleh Jaksa, terdakwa Samsul Bahri, selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu dan Uddy Syaifudin, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta terdakwa Santonio, selaku Pelaksana kegiatan (EO/Event Organizer), diancam dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketiga terdakwa sama-sama dituntuntut pidana penjara poko selama 7 tahun, denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurang. Tidak hanya itu, ketiganya juga dituntut pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 3,7 milliar subsidair 3 tahun dan 6 bulan penjara.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim, untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun,” kata Jaksa.<br />Aneh, seperti ada yang ditutup-tutupi oleh Jaksa maupum Penasehat hukum para tersakwa. Pasalnya, usai persidangan, JPU maupun Penasehat ketiga terdakwa enggan memberikan tanggapan saat dimanta wartawan media ini. Lebih aneh lagi, Jaksa dari Kejari Batu itu dengan langkah cepat meninggalkan mendia ini menuju mobil yang diparkir di depan pintu belakang gedung Pengadilan Tipikor. Ada apa ?  (Redaksi)</div>

News Polhukam Korupsi Pariwisata Kota Batu, Terdakwa Dituntut 11 Tahun

SURABAYA – Tiga terdakwa kasus Korupsi promosi pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Balikpapan Kalimantan tahun tahun anggaran (TA) 201...

Baca selengkapnya »

Sebelum Lawan Ahok, Ridwan Kamil Minta Petunjuk Prabowo

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-xh_uPxtFitlni6b4glVbK7Zn0aIdmFQ5Lh7Hj9VI7PIfPPUgA9uuLqi2vh5TU_xWoaOLAzHU2upSMwaSCUbwalrCHq4iC1JgSRbsEcon7u8ka6RXto5YrFyGcv3iU98PTzomUtkIvNrQ/s1600/Ridwan+Kamil.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="221" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-xh_uPxtFitlni6b4glVbK7Zn0aIdmFQ5Lh7Hj9VI7PIfPPUgA9uuLqi2vh5TU_xWoaOLAzHU2upSMwaSCUbwalrCHq4iC1JgSRbsEcon7u8ka6RXto5YrFyGcv3iU98PTzomUtkIvNrQ/s400/Ridwan+Kamil.jpg" width="400" /></a></div> <b>JAKARTA -</b> Wali Kota Bandung Ridwan Kamil masih bimbang soal tawaran maju Pilkada DKI Jakarta. Untuk memutuskan hal itu, pria yang karib disapa Emil itu akan lawatan ke beberapa tokoh untuk meminta masukan. Akhir minggu ini akan dia manfaatkan untuk menemui sang tokoh.<br />"Ada lah, tokoh nasional salah satunya Pak Prabowo (Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto)," ungkap Emil di Balai Kota, Jakarta, Kamis (25/2/2/2016).<br /> <br /> <br /> Pertemuan dengan tokoh ini adalah bagian terakhir dari serangkaian renungan Ridwan atas tawaran itu. Sebelumnya, Ridwan telah menunaikan ibadan umroh untuk mencari petunjuk pada Sang Pencipta.<br /><br />"Nah ini sesi terakhir lah. Setelah semuanya masukannya saya terima, saya hitung, kemudian saya ambil keputusan. Insya Allah Senin (diumumkan),"Sing sabar," ucap Ridwan Kamil.<br /><br /><a href="http://news.liputan6.com/read/2445126/ridwan-kamil-maju-atau-tidak-ke-pilgub-dki-tunggu-senin-depan" title="Ridwan Kamil."></a><br /> Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi calon kuat gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Gerindra, untuk melawan Ahok pada Pilkada DKI 2017. Sedangkan April merupakan target penetapan calon gubernur dari Gerindra.(rdi)<br /> </div>

News Polhukam Sebelum Lawan Ahok, Ridwan Kamil Minta Petunjuk Prabowo

JAKARTA - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil masih bimbang soal tawaran maju Pilkada DKI Jakarta. Untuk memutuskan hal itu, pria yang kari...

Baca selengkapnya »

Ahok: Ridwan Kamil Mau Maju Pilkada DKI Jakarta

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn0_uQaYrmsW-rFbzRTrkjbnVJnr40aqYeRZAtBNkgljFCU1DqNkwb0LzIvtYSlr_XiDW0c3_YQVujAgsBfwHFy-h96vWIf2kVQbRY552kQDqvu3QmJB_SlhV7wXAuQiiHu7Etfg-SdLKq/s1600/dki.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="221" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn0_uQaYrmsW-rFbzRTrkjbnVJnr40aqYeRZAtBNkgljFCU1DqNkwb0LzIvtYSlr_XiDW0c3_YQVujAgsBfwHFy-h96vWIf2kVQbRY552kQDqvu3QmJB_SlhV7wXAuQiiHu7Etfg-SdLKq/s400/dki.jpg" width="400" /></a></div> <b>JAKARTA -</b> Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memang belum mau menyatakan secara gamblang akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Sinyal itu justru datang dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ridwan dan Ahok baru saja bertemu di Balai Kota DKI Jakarta.<br />"Orang dia mau maju DKI 1 kok. Doa gue kan nyaris kalah dong," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (25/2/2016).<br /><br />Kesempatan Ridwan Kamil memang masih terbuka lebar untuk mengikuti 2 pilkada. Bila tidak sukses di Pilkada DKI Jakarta, pria yang akrab disapa Kang Emil itu bisa ikut Pilkada Jawa Barat 2018.<br /> <br /> <br /> Namun, Ahok tidak bisa memastikan Ridwan Kamil akan memilih ikut pilkada yang mana.<br /><br />Suami Veronica Tan itu berkelakar membuka peluang untuk saling bertukar wilayah dengan Ridwan Kamil. Tergantung situasi politik ke depan.<br /><br />"Jabar (Jawa Barat) itu 2018, kalau Ridwan Kamil ikut Jakarta, kalau dia dapat enggak dapat dia masih bisa ikut Jabar. Tapi kalau aku yang enggak dapat DKI 1, aku yang ke Jabar dong," pungkas Ahok sambil tertawa.(rdi) </div>

News Polhukam Ahok: Ridwan Kamil Mau Maju Pilkada DKI Jakarta

JAKARTA - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memang belum mau menyatakan secara gamblang akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada P...

Baca selengkapnya »

Plh Kabiro Humas KPK : Berikut Kronologi OTT Pejabat MA

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfEB47d81KL8nh4ItCKL3h6vLPujTJDfmWX3lWU11qQG5nWImg6nRsMEq2un_211BhLQlI0FdCIto2__RSI3OoFKEIEq6fpH4taCNtUzD7m19XhKgXOEz1P3wH2sDl0GC3B6WWRiAFtI8S/s1600/Pres+KPK.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfEB47d81KL8nh4ItCKL3h6vLPujTJDfmWX3lWU11qQG5nWImg6nRsMEq2un_211BhLQlI0FdCIto2__RSI3OoFKEIEq6fpH4taCNtUzD7m19XhKgXOEz1P3wH2sDl0GC3B6WWRiAFtI8S/s400/Pres+KPK.jpg" width="400" /></a></div> <div class="detail-img"> <div class="dtlnews" id="contentx"> <strong>JAKARTA </strong>- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan <a href="http://news.okezone.com/read/2016/02/13/337/1311390/kpk-tetapkan-pejabat-ma-jadi-tersangka"><span style="color: blue;"><strong>Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kasubdit Kasasi dan PK Mahkamah Agung</strong></span></a>, Andri Tristianto Sutrisna, pengusaha, Ichsan Suaidi serta pengacara Ichsan, Awang Lazuardi Embat, pada Jumat 12 Februari 2016.<br /> <br /> Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, mereka bertiga ditangkap di tiga lokasi yang berbeda bersama tiga orang lainnya. Menurut Yuyuk, saat melakukan operasi, Tim KPK mengawali penangkapan sekira pukul 22.30 WIB di parkiran sebuah hotel di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan.<br /> <br /> "Pada hari Jumat 12 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB KPK mengamankan ALE (Awang) adalah seorang pengacara, dan seorang sopir di parkiran di sebuah hotel di kawasan Gading Serpong," kata Yuyuk saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/2/2016).<br /> <br /> Setelah dua orang itu berhasil diciduk sesaat usai memberi sejumlah uang, menurut Yuyuk, petugas KPK langsung bergerak untuk menangkap Andri yang sudah mengantongi uang pemberian dari Awang di parkiran hotel tersebut.<br /> <br /> "ATS (Andri) ditangkap di rumahnya di kawasan Gading Serpong ditemukan uang sejumlah Rp400 juta," terang dia.<br /> <br /> Yuyuk menuturkan, dalam waktu yang hampir bersamaan Ichsan selaku pengusaha turut diamankan di kediamannya di apartemen Sudirman Park, Jakarta Selatan.<br /> <br /> "Selain tiga orang, turut diamankan sopir dari IS dan dua orang petugas keamanan di perumahan tempat domisili ATS," tukasnya.<br /> <br /> Selanjutnya mereka berenam digelandang ke markas antirasuah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diperiksa, penyidik KPK meningkatkan dugaan suap ini ke tahap penyidikan. Andri, Ichsan dan Awang ditetapkan sebagai tersangka.<br /> <br /> Awang dan Ichsan selaku pemberi suap diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /> <br /> Sementara itu, Andri selaku pihak yang diduga penerima suap disangka Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<a href="http://news.okezone.com/read/2016/02/13/337/1311406/berikut-kronologi-ott-pejabat-ma"><strong>(okezone/rdi)</strong></a> </div> </div> </div>

News Polhukam Plh Kabiro Humas KPK : Berikut Kronologi OTT Pejabat MA

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kasubdit Kasasi dan PK Mahkam...

Baca selengkapnya »

Presiden Tak Usah Ragu Copot Jaksa Agung

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="detail-img"> <div class="dtlnews" id="contentx"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixEVxPBkpP7xaa2bRFhNsdQN_A8qN-IgcA54plCLUiVDqaR5wzTVipz3EMuQsGG-SZpCAYbRSy19YE_b3bV1qTobsqo-btLYd-l0PUgFh0JPw84WNBbOk7vwz7XyiYGRK-P-o_4WaF9SOJ/s1600/Novel.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="273" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixEVxPBkpP7xaa2bRFhNsdQN_A8qN-IgcA54plCLUiVDqaR5wzTVipz3EMuQsGG-SZpCAYbRSy19YE_b3bV1qTobsqo-btLYd-l0PUgFh0JPw84WNBbOk7vwz7XyiYGRK-P-o_4WaF9SOJ/s400/Novel.jpg" width="400" /></a></div> <strong>JAKARTA</strong> - Penarikan kembali kasus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu diduga bakal mengarah ke penghentian kasus tersebut.<br /> <br /> Dugaan penghentian kasus itu pun dikaitkan dengan barter perkara korupsi dana bantuan sosial yang menjerat Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dengan sejumlah petinggi Partai Nasdem, yang tak lain adalah partai yang dinaungi Jaksa Agung HM Prasetyo.<br /> <br /> Menanggapi hal itu, Ketua Presidium Pergerakan Aktivis untuk Reformasi dan Demokrasi (ProDem) Andrianto menilai, Jaksa Agung HM Prasetyo terlihat ingin memainkan politik dalam kasus tersebut dan ingin mencari simpati politik.<br /> <br /> "Kami ingin kasus ini tetap dilanjutkan, tidak perlu dicabut. Setiap orang sama di depan hukum, tidak perlu ada keistimewaan," tegas Andrianto kepada wartawan, Sabtu (13/2/2016).<br /> <br /> Kata dia, dalam perspektif hukum, setiap orang harus diperlakukan hal yang sama. Jika penegak hukum telah membebaskan Novel sama saja dengan mengelabui publik.<br /> <br /> "Justru yang dilakukan Jaksa Agung bermuatan untuk mengelabui publik, seakan dia proarus publik," sambungnya.<br /> <br /> Andrianto pun menilai, orang nomor satu di Korps Adhyaksa itu sadar akan citranya di publik semakin merosot.<br /> <br /> "Kredibilitasnya (HM Prasetyo) ini kan tengah merosot, ditambah dugaan keterlibatan dia di kasus bansos, kinerja dia juga enggak benar. Jadi Presiden Jokowi tidak usah ragu untuk mencopot Jaksa Agung dari jabatannya," tutup aktivis 98 ini.<a href="http://news.okezone.com/read/2016/02/13/337/1311335/presiden-tak-usah-ragu-copot-jaksa-agung"><strong>(</strong><strong><strong>Okezone/rdi</strong>)</strong></a> </div> </div> </div>

News Polhukam Presiden Tak Usah Ragu Copot Jaksa Agung

JAKARTA - Penarikan kembali kasus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan oleh Kejaksaan Negeri Be...

Baca selengkapnya »

Pejabat MA Terima Suap Rp400 Juta dari Pengusaha

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="detail-img"> <div class="dtlnews" id="contentx"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWQs4OKMTg9qqNUg5fXOwF_qnUVLRRuMn7bIP4KPVTtNPTlkMl18vRTJEIztaOBmmnnaFnNqkD9prvPapPX5IFxP8m45hj-7GCClZpgdfEfIkENFtkGDE6QB9KfY8NtccimwB1N0aPePJC/s1600/MA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="223" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWQs4OKMTg9qqNUg5fXOwF_qnUVLRRuMn7bIP4KPVTtNPTlkMl18vRTJEIztaOBmmnnaFnNqkD9prvPapPX5IFxP8m45hj-7GCClZpgdfEfIkENFtkGDE6QB9KfY8NtccimwB1N0aPePJC/s400/MA.jpg" width="400" /></a></div> <strong>JAKARTA </strong>- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil meringkus Kasubdit Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Mahkamah Agung (MA), Andri Tristianto Sutrisna, pengusaha bernama Ichsan Suaidi serta pengacara Ichsan, Awang Lazuardi Embat, pada Jumat 12 Februari 2016.<br /> <br /> Saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut, pejabat MA itu telah menerima uang sebesar Rp400 juta dari Ichsan yang diberikan melalui pengacaranya. Pemberian uang itu berkaitan dengan upaya penundaan pemberian salinan kasasi perkara korupsi Ichsan.<br /> <br /> "ATS (Andri) ditangkap di rumahnya di kawasan Gading Serpong. Ditemukan uang sejumlah Rp400 juta. Sebelumnya uang Rp400 juta ditaruh di paper bag," kata Plt Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/2/2016).<br /> Menurut Yuyuk, pemberian uang dilakukan Ichsan agar Andri tidak mengeluarkan salinan putusan kasasi yang berkaitan dengan perkara korupsi yang dilakukannya.<br /> <br /> "Jadi dugaan saat ini uang senilai Rp400 juta diberikan karena ATS diminta untuk melakukan penudaan salinan putusan saja," terang dia.<br /> Ia menegaskan, bahwa pemberian uang tersebut tidak berkaitan dengan vonis yang sudah dijatuhkan Majelis Hakim atas kasasi perkara yang menjerat Ichsan.<br /> <br /> "Putusan telah ada, transaksi hanya untuk penundaan terhadap salinan putusan kasasi. Diduga berkaitan dengan itu," lanjut dia.<br /> <br /> Setelah diperiksa, penyidik KPK meningkatkan dugaan suap tersebut ke tahap penyidikan. Andri, Ichsan dan Awang masing-masing telah ditetapkan sebagai tersangka.<br /> <br /> Awang dan Ichsan selaku pemberi suap diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /> <br /> Sementara itu, Andri selaku pihak yang diduga penerima suap disangka Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<a href="http://news.okezone.com/read/2016/02/13/337/1311413/pejabat-ma-terima-suap-rp400-juta-dari-pengusaha"><strong>(okezone/rdi)</strong></a> </div> </div> </div>

News Polhukam Pejabat MA Terima Suap Rp400 Juta dari Pengusaha

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil meringkus Kasubdit Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tatalaksa...

Baca selengkapnya »

Tertangkap KPK, Kasubdit MA Resmi Jadi Tersangka.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwWQTl3I0iya2soJpzSNCIh1Dqsu4nqCeDTeLoEQvqiY7EzlPxCWnBlkfDJhfH7oFNrW8Yxdmyrp5tqvdBUyb-TD0J6rXj0yQSDSXcA_nuk-SyMifYd6PxFSuQxEW6tF9uzK299RxZ_zfp/s1600/Gedung+KPK.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwWQTl3I0iya2soJpzSNCIh1Dqsu4nqCeDTeLoEQvqiY7EzlPxCWnBlkfDJhfH7oFNrW8Yxdmyrp5tqvdBUyb-TD0J6rXj0yQSDSXcA_nuk-SyMifYd6PxFSuQxEW6tF9uzK299RxZ_zfp/s400/Gedung+KPK.jpg" width="400" /></a></div> <b>JAKARTA</b> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kasubdit Kasasi dan PK Mahkamah Agung (MA), Andri Tristianto Sutrisna (ATS) sebagai tersangka setelah tertangkap dalam operasi tangkap tangan, Jumat (12/2) malam. Andri ditetapkan sebagai tersangka suap penundaan salinan putusan kasasi di MA.<br /> <br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Selain Andri, KPK juga menetapkan seorang pengusaha Ichsan Suaidi (IS) serta pengacaranya Awang Lazuardi Embat (ALE) sebagai tersangka dalam perkara itu.</div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> "Setelah gelar perkara pada sore ini diputuskan untuk tingkatkan status ke tahap penyidikan dengan tetapkan tiga orang tersangka yakni ATS, ALE, dan IS," kata Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati dalam keterangan pers di KPK, Jakarta, Sabtu (13/2).</div> <div style="text-align: justify;">  <div id="post29105591934106122812"> <div style="text-align: justify;"> Yuyuk menjelaskan, dalam operasi ini tim satgas KPK lebih dulu menangkap Awang selaku pengacara Ichsan di parkiran sebuah hotel di kawasan Gading Serpong, Tangerang.</div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> "Pada hari Jumat sekitar pukul 22.30 WIB KPK mengamankan ALE bersama sopirnya," ujar dia.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Setelah menangkap Awang, tim Satgas melanjutkan operasi dengan menangkap Andri di rumahnya di kawasan Serpong. Pada waktu yang sama, KPK kembali menangkap Ichsan di Apartemennya yang terletak di Karet, Jakarta Selatan.</div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> "ATS ditangkap di rumahnya di kawasan gading serpong ditemukan uang sejumlah 400 juta rupiah. Pada saat yang hampir bersamaan ditankgap juga IS di Apartemennya," terang Yuyuk.</div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Atas perbuatannya, Awang dan Ichsan selaku pemberi suap diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan, Andri selaku pihak yang diduga penerima suap disangka Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<a href="http://www.posmetro.info/2016/02/hajar-mafia-malamnya-tertangkap-kpk.html">(rdi)</a></div> </div> </div> </div>

News Polhukam Tertangkap KPK, Kasubdit MA Resmi Jadi Tersangka.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kasubdit Kasasi dan PK Mahkamah Agung (MA), Andri Tristianto Sutrisna (A...

Baca selengkapnya »

Polda Metro Kerahkan 9.000 Personel Amankan Demo Tenaga Honorer

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRNc4xhE3w51fkiDz6kbrH98meAnBiJPo6KDqRS6kDIb6NH2fmVpl8QOKWTki74SZ78DJmLzjAS5o-oGYTEmuobbEfHbm21HcLXefu7kjSB_rnZWsbsTmY5L1_l71Hoojoyqh3jtM0LQGQ/s1600/Jakarat.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRNc4xhE3w51fkiDz6kbrH98meAnBiJPo6KDqRS6kDIb6NH2fmVpl8QOKWTki74SZ78DJmLzjAS5o-oGYTEmuobbEfHbm21HcLXefu7kjSB_rnZWsbsTmY5L1_l71Hoojoyqh3jtM0LQGQ/s400/Jakarat.jpg" width="400" /></a></div> <b>JAKARTA - </b>Sekitar 20.000 tenaga honorer menggelar unjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat status kepegawaian mereka menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Hal ini menyebabkan sekitar jalan beberapa ruas jalan menjadi macet.<br /> <br /> Untuk mengamankan aksi tersebut, Polda Metro Jaya menurunkan 9.000 personel di sekitar lokasi demo.<br /> "Polda Metro Jaya dengan back up Mabes Polri dan Kodam Jaya menerjunkan 9.000 personel di lokasi-lokasi demo," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Muhammad Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Rabu (10/2).<br /> <br /> Lokasi tersebut, ungkap Iqbal, di antaranya di titik kumpul dan longmarch nanti. Lalu, saat unjuk rasa nanti, pihaknya juga akan berjaga-jaga di pintu-pintu tol serta beberapa objek vital di Jakarta.<br /> "Hal itu guna mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan," ungkapnya.<br /> <br /> Selain menurunkan ribuan personel, Iqbal mengungkapkan pihaknya juga akan mengadakan rekayasa pengalihan arus.<br /> <br /> "Pengalihan arus sifatnya situasional, intinya dari patung kuda akan kita rekayasa di jalan MH Thamrin kemudian dibelokkan ke Kebon Sirih dan kemudian di Tanah Abang. Intinya jika Patung Kuda sudah kosong, akan dibuka kembali," Jelas Iqbal.<br /> <br /> Akan hal itu, Iqbal menghimbau kepada masyarakat yang akan melintas di jalan demo untuk memilih jalan lain. "Harap kemaklumannya. Karena pastinya ada kemacetan. Untuk kumpulnya masih dipatung kuda, monas, dan depan istana. Namun kemungkinan berimbas ke tempat yang lain, dan itu diperkirakan sampai sekitar pukul 18:00 WIB," paparnya.<br /> <br /> "Dan untuk pengunjuk rasa sendiri, dihimbau tertib dan jangan menggangu hak-hak pengguna jalan lainnya. Apabila melanggar hukum, maka akan kita tindak segera," tutup Iqbal.(rdi)

News Polhukam Polda Metro Kerahkan 9.000 Personel Amankan Demo Tenaga Honorer

JAKARTA - Sekitar 20.000 tenaga honorer menggelar unjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat status kepegawaian mereka ...

Baca selengkapnya »

Laporkan SMS, Komisioner Kejaksaan: Kejagung Anti-Kritik!

<div class="detail-img"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWXMMZgdzpjJv46lXp79GY_1Vk7NR0-zAqUn2PqUgsYrbbtDNDexi420ffD3g9zwItpNz6aD6ExhEAMzNgOAZkRaYIC8zk5VIkDjJjsUn-xpGBVNfo7kzfdjB4qJPlV_mT-KSjqtvd8XRY/s1600/kejagung.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWXMMZgdzpjJv46lXp79GY_1Vk7NR0-zAqUn2PqUgsYrbbtDNDexi420ffD3g9zwItpNz6aD6ExhEAMzNgOAZkRaYIC8zk5VIkDjJjsUn-xpGBVNfo7kzfdjB4qJPlV_mT-KSjqtvd8XRY/s400/kejagung.jpg" width="400" /></a></div> <div class="dtlnews" id="contentx"> <strong>JAKARTA</strong> - Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak), Ferdinand T Andi Lolo menilai Jaksa Yulianto diminta tidak berlebih dalam menanggapi pesan singkat yang dikirim Hary Tanoesoedibjo (HT).<br /> <br /> "Kalau menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan. Pelaporan Jaksa Yulianto terkait dengan SMS itu sedikit berlebihan. Bukan suatu ancaman yang besar bagi kejaksaan," ujar Andi Lolo saat dihubungi, Senin (8/2/2016).<br /> <br /> Menurutnya, lembaga yang dikepalai oleh HM Prasetyo menunjukan kelemahannya terhadap kritik. Karena dalam menanggapi pesan tersebut bukan sebagai kritik melainkan ancaman.<br /> <br /> Karenanya, dengan adanya kritik saja dianggap ancaman, maka Kejaksaan Agung ke depan tidak akan siap terhadap teror-teror.<br /> <br /> "Kejaksaan sebagai penegak hukum sudah harus mempersiapkan tantangan teror atau apa pun," katanya.<br /> Bagaimanapun, harusnya Yulianto tidak terpengaruh dengan pesan singkat tersebut, dan tetap fokus terhadap penegakan hukum yang masih belum dilakukan oleh Korps Adhyaksa tersebut.<br /> <br /> "Jaksa yang profesional, jika pun mendapat tekanan politik yang sangat begitu besar tidak akan terpengaruh kalau bekerja secara profesional," pungkasnya.<strong>(okz/rdi)</strong> </div> </div>

News Polhukam Laporkan SMS, Komisioner Kejaksaan: Kejagung Anti-Kritik!

JAKARTA - Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak), Ferdinand T Andi Lolo menilai Jaksa Yulianto diminta tidak berlebih d...

Baca selengkapnya »

Tokoh Muda NU Perumus Nawacita Kecewa terhadap Jokowi

<div class="detail-img"> <div class="dtlnews" id="contentx"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6nCeEAC1hcXhYDM8oZEynkOCBUo-ELugaBsqwaLBemY7pnv9VFYwxR_ic984TRoSr6-lweKaqIxqkSDDlEO873sxLPbbG6FlAMMb-cSn8M1MrGkqtLmX0RZLOt2PlsIaTqorOfZjJ0yjd/s1600/jokowi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6nCeEAC1hcXhYDM8oZEynkOCBUo-ELugaBsqwaLBemY7pnv9VFYwxR_ic984TRoSr6-lweKaqIxqkSDDlEO873sxLPbbG6FlAMMb-cSn8M1MrGkqtLmX0RZLOt2PlsIaTqorOfZjJ0yjd/s400/jokowi.jpg" width="400" /></a></div> <strong>JAKARTA </strong>- Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi menyayangkan lambannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengambil sikap terkait pengusiran terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Bangka di Srimenanti, Sungai Liat, Bangka, Jumat 5 Februari 2016.<br /> <br /> Zuhairi, yang menyebut dirinya sebagai salah seorang perumus konsep Nawacita yang diusung Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya merasa kecewa dengan lambannya tindakan yang diambil Jokowi dalam mengatasi masalah tersebut.<br /> <br /> Diceritakan Zuhairi, sehari setelah kejadian, Jokowi berkicau di akun Twitter-nya yang mengatakan 'Kepala daerah harus menjadi pelindung Kebhinnekaan, pelopor dalam membangun masyarakat yg toleran'. Hal ini sangat disayangkan Zuhairi, di mana seharusnya Jokowi mengambil tindakan nyata daripada hanya berkicau di Twitter.<br /> <br /> "Kita mendesak Nawacita soal toleransi (agama) agar ditegakkan.‎ Jangan hanya mendesak lewat Twitter, tapi harus ada tindakan yang nyata," ujar Zuhairi di Jakarta, Senin (8/2/2016).<br /> <br /> Menurut Zuhairi, sangat bahaya bila pemerintah tak hadir dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi kaum minoritas.<br /> <br /> "Ketika pemerintah tidak hadir, maka yang akan jadi korban kaum-kaum minoritas. Biasanya kalau dibiarkan itu akan memberikan dampak yang besar bagi toleransi beragama di negeri ini," katanya.<br /> <br /> Zuhairi menganggap apa yang dilakukan Bupati Bangka Tarmizi Saat yang menginstruksikan pengusiran telah melanggar konstitusi karena tindakannya itu sama saja membangkang dari perintah yang diberikan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.<br /> <br /> Tarmizi, lanjut Zuhairi, seharusnya bisa melindungi masyarakatnya bukan malah mengeksekusi untuk keluar dari wilayahnya.<br /> <br /> "Tidak ada alasan Pemda Bangka mengusir kaum JAI yang yang ada di sana. Sebab, kaum Ahmadiyah yang ada di Bangka sangat cinta akan perdamaian, taat pada agama, mencintai seluruh umat manusia, memiliki nasionalisme yang tinggi, dan tidak ada kebencian," pungkas Zuhairi.<strong>(okz/rdi)</strong> </div> </div>

News Polhukam Tokoh Muda NU Perumus Nawacita Kecewa terhadap Jokowi

JAKARTA - Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi menyayangkan lambannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jok...

Baca selengkapnya »

Soal Revisi UU KPK, Johan Budi: Sikap Presiden Sudah Jelas!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixfo_Ev6IaQj4pxTnTEc8R36yJ_KV7uwMd2ytVJsf019QE0o6OsGqNjuqxnhMHU-bnaznkBgvLkFzqYH9TvXD0ZIsmk_JvjyOHVvpF_tj1XYsnPAvGM0BwAHFRumB3ioPgkZIVAqlmDktg/s1600/johan-budi.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixfo_Ev6IaQj4pxTnTEc8R36yJ_KV7uwMd2ytVJsf019QE0o6OsGqNjuqxnhMHU-bnaznkBgvLkFzqYH9TvXD0ZIsmk_JvjyOHVvpF_tj1XYsnPAvGM0BwAHFRumB3ioPgkZIVAqlmDktg/s400/johan-budi.jpg" width="400" /></a></div> <strong>JAKARTA</strong> - Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP menegaskan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah jelas. <br />Menurut Johan, pemerintah akan menarik diri jika revisi UU dimaksudkan untuk melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi.<br /><br />"Sikap Presiden jelas, jika revisi dimaksudkan memperlemah KPK maka pemerintah akan menarik diri," kata Johan saat menjadi pembicara dalam acara pemaparan hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia bertajuk Revisi UU KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi di Kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (8/2/2016).<br /><br />Sejauh ini, kata Johan, pemerintah masih menunggu hasil revisi yang dibahas DPR. Namun, dia memastikan posisi pemerintah akan menolak jika revisi itu melemahkan. "Presiden tegas menyatakan KPK harus diperkuat," ujar juru bicara KPK ini.<br /> <br /> <br />Anggota Fraksi PDIP Maruarar Sirait membantah apabila revisi UU KPK untuk melemahkan KPK. Menurut dia, tidak pernah ada pernyataan dari anggota DPR yang ingin melemahkan KPK.<br /><br />"Saya tidak pernah mendengar anggota DPR dari fraksi dan partai manapun yang mau melemahkan KPK. Yang ada mau membuat sinergitas," kata Maruarar.<i><b>(sn/rdi)</b></i>

News Polhukam Soal Revisi UU KPK, Johan Budi: Sikap Presiden Sudah Jelas!

JAKARTA - Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP menegaskan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana revisi Undang-undang Nomor...

Baca selengkapnya »