Pena KWRI | Semuanya ada disini: News

Muniroh Divonis 1,6 Tahun Penjara Karena Korupsi Perdin DPRD Lamongan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNw4v9cawBymaEaBJTf2-2rEi6WtAgaVW3LXkPw8HBb79uBh24wzD0TroJMVVVEjObx8eiz6u-Wxpdrsitjq3nRH-UH-Vh4TyylkWKJC4qVmnMpyDALhvtf6Fedqc7_sK2m-AqnOpRmgO2/s1600/Terdakwa+Muniroh+sedang+Hamil+Tua.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNw4v9cawBymaEaBJTf2-2rEi6WtAgaVW3LXkPw8HBb79uBh24wzD0TroJMVVVEjObx8eiz6u-Wxpdrsitjq3nRH-UH-Vh4TyylkWKJC4qVmnMpyDALhvtf6Fedqc7_sK2m-AqnOpRmgO2/s400/Terdakwa+Muniroh+sedang+Hamil+Tua.jpg" width="400" /></a></div>
<b>SURABAYA</b> – Muniroh (38), warga Desa Tinggar, Perak, Jombang,
 yang melahirkan di rumah tahanan negara (Rutan) Kelas I Medaeng, 
Sidoarjo, beberapa jam setelah dijebloskan Hakim Tipikor ke penjara pada
 9 Januari lalu uasi mengikuti sidang dakwaan.<br />
<br />Saat itu, Jumat, 9
 Januari 2016, sekitar pukul 21.00 wib, atau beberapa jam setelah Wanita
 berkerudung yang sedang hamil tua itu, resmi menjadi penghuni Rutan, 
langsung dilarikan ke rumah sakit (RS) Bhayangkara di Jalan A. Yani 
Surabaya untuk menjalani operasi Casear. Dengan beban mental dan 
berstatus tahanan Korupsi, seorang bayi laki-laki yang mengikuti jejak 
ibunya dalam status tahanan, yang tidak mendapatkan “perikemanusiaan” 
seperti butir ke Dua Panca Sila sebagai Dasar Negara RI, berhasil 
diselematkan oleh dokter dengan biaya ditanggung terdakwa sendiri.<br /><br />Namun
 wanita berusia 38 tahun itu, diperkirakan akan bertemu dengan anak yang
 dilahirkannya di dalam “penjara” sekitar 1,6 tahun yang akan datang, 
setelah dirinya selesai menjalani hukuman pidana penjara di Lemabaga 
Permasyarakatan (LP). Terdakwa Muniroh, terseret dalam kasus tindak 
pidana Korupi perjalan dinas (Perdin) anggota Dewan (DPRD) Kabupaten 
Laongan pada tahun 2012 lalu, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 
1.004.400.000 dari total anggaran sebesar Rp 4,246.920.000, untuk 
perjalan dinas untuk sekitar 100 orang yang terdiri dari, anggota DPRD 
dan Pejabat Pemkab Lamongan.<br /><br />Keterlibatan Muniroh dalam kasus 
Korupsi ini, sebagai Biro Perjalanan yang mengatur jadwal keberangkatan 
hingga penginapan para anggota Dewan yang terhormat itu. Dia (Muniroh) 
dituduh membeli tiket pesawat palsu dengan harga yang jauh lebih mahal 
dari penerbangan lain. Tidak hanya itu, Muniroh juga dituduh telah 
membuat notulen yang tidak sesuai dengan fakta terutama dalam hal 
penginapan. Dalam notulen penginapan di Hotel, tercantum bahwa satu 
kamar diisi 4 orang anggota Dewan. Kenyataannya, satu kamar ada yang dua
 bahkan ada yang satu orang.<br /><br />Stelah kasus ini dilaporkan ke 
penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari Lamongan), Muniroh bersama beberapa 
orang mantan anggota Dewan maupun yang masih aktif hingga sekarang, 
kemudian diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Lamongan 
untuk dialdili. Muniroh bersama terdakwa lainnya, dijerat dengan pasal 
pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 8 jo pasal 18 UU Tindak Pindana
 Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah menjalani proses 
persidangan yang cukup lama sejak 8 Januari 2016 lalu, kemudian Muniroh 
pun dituntut pidana penjara selama 2 tahun.<br /><br />Pada Jumat, 22 April 
2016, Muniroh “berhadapan dengan palu” Majelis Hakim Tipikor, yang 
diketuai Hakim H.R.Unggul. Sebab, malam itu, sekitar pukul 19.30 Wib, 
Majelis Hakim membacakan surat putusan terhadap dirinya. Dalam 
pertimbangan Majelis Hakim, bahwa Muniroh terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan 
diancam dalam pasal 8 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP.<br /><br />“Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan 
Enam bulan, denda sebesar Rp 50 juta. Apa bila tidak dibayar maka 
diganti kurungan selama Satu bulan,” ucap Hakim Unggul.<br /><br />Menanggapi
 putusan Majelis Hakim Tipikor tersebut, terdakwa yang didampingi 
Penasehat Hukum (PH)-nya maupun JPU dari Kejari Lamongan masih 
pikir-pikir. Sebelum persidangan, Muniroh bercerita secara singkat dari 
balik jejuri tahanan Pengadilan Tipikor kepada media ini. Dia 
mengeluhkan betapa sulitnya mencari keadilan bila tidak punya uang.<br /><br />“Sulit
 mencari keadilan kalau tidak punya uang, Mas. saya hanya melaksanakan 
apa yang sudah ditentukan,” katanya. “Setelah saya ditahan siang 
(8/1/2016), malamnya saya melahirkan, operasi. Biaya saya tanggung 
sendiri. Sepeserpun tidak dibantu. Saat itu saya bilang tidak mampu dan 
status tanan. Jadi saya bayar Rp 13 juta,” tambah Muniroh.  (Redaksi)<br />
<br /></div>

News Polhukam Muniroh Divonis 1,6 Tahun Penjara Karena Korupsi Perdin DPRD Lamongan

SURABAYA – Muniroh (38), warga Desa Tinggar, Perak, Jombang, yang melahirkan di rumah tahanan negara (Rutan) Kelas I Medaeng, Sidoarjo...